Bagir Manan: Harusnya Presiden Beri Penjelasan Mengapa Tidak Tanda Tangan RUU KPK via tribunnews
Menurut dia, sikap presiden untuk tidak menandatangani draft revisi UU KPK itu tidak sesuai praktek etika ketatanegaraan.
Meskipun, kata dia, pada umumnya presiden mengesahkan undang-undang yang sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR.Dia menilai, tidak adanya tandatangan presiden sebagai sesuatu anomali yang tidak sesuai dengan asas atau prinsip umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. "Keputusan Presiden membiarkan Rancangan Undang-Undang KPK menjadi undang-undang tanpa pengesahan, semestinya disertai alasan-alasan yang dapat diketahui publik. Karena kalau sudah disetujui DPR itu sudah kehendak rakyat, dia mempunyai kewajiban untuk mengikuti kehendak rakyat," ujarnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum FisikPakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Read more »
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan PublikBagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.
Read more »
Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan BirokrasiPakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, sosial, dan etik.
Read more »
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan PublikBagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.
Read more »
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum FisikPakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Read more »
Mahfud MD Sebut RUU HIP Bermasalah Secara Substansial |Republika OnlinePemerintah tidak memberikan tanda persetujuan pembahasan RUU HIP. RUUHIP Pemerintah
Read more »