Aturan yang Bakal Memanjakan Koruptor
JAKARTA — Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, mendesak pemerintah membatalkan rencana pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Menurut Oce, aturan tersebut berpotensi melonggarkan remisi terhadap narapidana korupsi sehingga bertentangan dengan upaya pemberantasan rasuah.
Syarat lainnya, narapidana juga sudah harus menjalani dua pertiga masa tahanan, menjalani asimilasi setengah dari masa tahanan, dan menunjukkan kesadaran atau penyesalan atas perbuatannya. Aturan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemerintah menunda pembahasan RUU Pemasyarakatan bersama tiga lainnya: RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, serta RUU Mineral dan Batu Bara pada September tahun lalu. Penundaan dilakukan setelah penolakan mahasiswa lewat demonstrasi besar-besaran.
Perjanjian tersebut, dia melanjutkan, mengamanatkan negara peserta untuk membuat skema yang memposisikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. “PP Nomor 9 Tahun 2012 memiliki semangat progresif itu,” ujar Asfinawati.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kejagung Bakal Kejar Terus Koruptor Kondensat Honggo WendratnoHakim memutus bersalah dua terdakwa kasus korupsi penjualan kondensat di BP Migas, Raden Priyono, Djoko Harsono dan Honggo Wendratno. Kejagung
Read more »
Menperin Bakal Revisi Aturan TKDN Produk ElektronikaAgus bakal merevisi ketentuan TKDN produk elektronika dan telematika untuk mendorong investasi industri komponen pendukung.
Read more »
Menkominfo: Film Netflix Tayang di |em|TVRI|/em| tak Salahi Aturan |Republika OnlineFilm dokumenter Netflix tayang di TVRI untuk program belajar dari rumah.
Read more »
Ribuan orang hadiri festival, abaikan aturan lockdown di PrancisRibuan orang berkumpul di Prancis pada hari Minggu waktu setempat merayakan festival musik tahunan, dan melanggar aturan lockdown virus corona. Sementara Spanyol, pada hari yang sama, mencabut keadaan darurat dan membuka perbatasan bagi pengunjung dari hampir semua negara Eropa, tanpa harus melakukan karantina.
Read more »
Kisruh Usia di PPDB DKI, Kemendikbud Akui Aturan Sejak 2017Kemendikbud menyebut ketentuan prioritas usia calon siswa sudah diatur pihaknya sejak 2017, sementara DKI baru menerapkannya tahun ini.
Read more »
DPR Setuju Aturan KPU Soal Pilkada Saat Bencana Non AlamRancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum telah disampaikan ke Komisi II DPR RI yang disaksikan Bawaslu.
Read more »