Buntut Kematian Yosua, Polri Pecat Brigjen Hendra, Refly Harun: Jangan-jangan karena Mubahalah HRS
- Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti pemecatan mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan buntut dari kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Brigjen Hendra Kurniawan dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat usai pegelaran sidang kode etik, Senin , ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Hendra Kurniawan didakwa memerintahkan anak buahnya melakukan penyisiran CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Lantaran hal ini, ia terkena Pasal 49 juncto Pasal 33 subsider Pasal 48 ayat juncto Pasal 32 ayat UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat ke 2 juncto Pasal 55 KUHP. Refly Harun menyebut bahwa berdasarkan teoritis, jika anggota kepolisian yang melanggar terkena pidana, maka secara otomtasi akan terkena etik. "Jadi ada juga dimensi pidananya, jadi secara teoritis yang namanya sanksi pidana kalau mereka kena pidana berarti kena etik juga," ucapnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Selasa . "Tapi kalau dia kena etik belum tentu kena pidana, jadi tidak setiap pelanggaran etik itu adalah pelanggaran pidana, tapi semua pelanggaran pidana adalah pelanggaran etik," sambungnya. Refly Harun menduga bahwa pemecatan Hendra Kurniawan merupakan mubahalah Habib Rizieq Shihab terkait pembantaian 6 anggota laskar FPI di KM 50. "Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa jangan-jangan ya mubahalah HRS itu ya satu demi satu akan terjadi ya terungkap," ungkapnya. "Karena dia mendoakan siapapun yang terlibat dalam KM 50 itu mendapatkan katakanlah balasannya yang setimpal, tapi kita tidak tahu," tandasnya. Sekadar informasi, Hendra merupakan salah satu polisi yang hadir dalam konferensi pers kasus KM 50, namun keterlibatannya dalam kasus ini terkait CCTV tidak diketahui.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Riset: Mayoritas Masyarakat Tolak Intervensi Asing dalam Kebijakan Nasional |Republika OnlinePakar hukum sebut Perpres mitigasi ancaman intervensi asing dinilai tepat
Read more »
Pakar Ulas Keuntungan PDIP Usai Gabungnya 6 Purnawirawan JenderalEnam purnawirawan jenderal memutuskan untuk bergabung dengan PDIP. Disebut purnawirawan jenderal tersebut dapat mempengaruhi bertambahnya jaringan PDIP.
Read more »
Tetangga RI Jadi Sasaran Empuk Hacker, Ini AlasannyaPakar teknologi menyebutkan alasan para hacker mengincar perusahaan besar di Australia.
Read more »
Pakar Epidemiologi Sebut Kasus Gangguan Ginjal Akut Perlu Deklarasi KLB Walau Tidak Menular - Tribunnews.comDicky menyebutkan jika Indonesia pernah menetapkan sesuatu kejadian sebagai kejadian luar biasa (KLB), walau bukan dipicu oleh penyakit tidak menular
Read more »
Pakar Hukum Pidana: Keterangan Janggal ART Ferdy Sambo Diduga Rekayasa, Berpeluang Ringankan EliezerPakar hukum pidana, Suparji Ahmad menilai keterangan inkonsisten ART Ferdy Sambo dapat meringankan tuntutan terhadap terdakwa Richard Eliezer.
Read more »
Hakim Soroti Ajudan Putri Candrawathi Semuanya Laki-laki, Pakar Hukum Pidana Jelaskan Maknanya - Tribunnews.comHibnu Nugroho seperti dikutip dari Kompas.TV mengatakan ada upaya hakim hendak membongkar motif pelaku dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir
Read more »