Ramai Isu Reshuffle Menteri NasDem, Demokrat: Demokrasi Jadi Makin Bobrok
14 Oktober 2022-Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju, khususnya menteri dari Partai NasDem berhembus kencang. Kabar ini mencuat setelah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Hal tersebut pun mendapatkan tanggapan menohok dari Partai Demokrat. Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra justru meminta Presiden Jokowi dan partai politik di kabinetnya untuk fokus bekerja. Menurut Herzaky, sebaiknya Presiden Jokowi dan jajaran menterinya mulai bersiap mengantisipasi ancaman resesi yang diprediksi terjadi pada tahun 2023. "Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Jumat .Pernyataan tegas itu diungkap sebagai respons wacana reshuffle menteri Jokowi yang dinilai kental dengan kepentingan politik. Padahal, Herzaky menilai seharusnya reshuffle dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja kabinet pemerintahan demi kebaikan masyarakat. Herzaky sendiri sadar isu reshuffle menteri Jokowi menguat setelah NasDem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ia pun meminta para partai politik tidak mengooptasi kewenangan partai politik yang kadernya masuk dalam jajaran kabinet Jokowi. "Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini," tegas Herzaky. "Dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat," sambungnya. Terakhir, Herzaky mengingatkan agar tidak ada bentuk intimidasi dari partai pemerintah kepada parpol yang mengusung capres berlawanan dengan pemerintahan. Menurutnya, tekanan atupun intimidasi menunjukkan kecenderungan kekuasaan oligarki tidak boleh ada sosok lain di luar koalisi partai pendukung pemerintah. Intimindasi juga dinilai hanya akan membuat demokrasi semakin bobrok. "Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elite saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi makin bobrok," tandasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kisruh Soal Ijazah Palsu Presiden Jokowi, Politisi PDIP Masinton Pasaribu Sebut Isu murahan enggak perlu ditanggapi!Jakarta - Isu mengenai ijazah kuliah milik Presiden Jokowi yang diduga palsu kembali mencuat ke publik. Isu ini masih terus bergulir dibicarakan netizen....
Read more »
Aria Bima tanggapi isu ijazah palsu Presiden JokowiWakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu ijazah palsu yang kembali menyerang Presiden RI Joko Widodo. "Tuduhan kepada Presiden dengan ...
Read more »
Aria Bima Tanggapi Isu Ijazah Palsu Presiden RI Joko WidodoWakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menanggapi isu ijazah palsu yang kembali menyerang Presiden RI Joko Widodo.
Read more »
Article headlineGELORA.CO -Isu ijazah palsu yang menyerang Presiden Joko Widodo dianggap sebagai upaya pihak-pihak tertentu yang ingin menumpang populer. H...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Kantor Staf Presiden atau KSP meminta publik untuk tidak mudah terhasut pada isu-isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya, sep...
Read more »
Demokrat soal Isu Reshuffle: Jangan jadi Alat Tekan Pihak Tak Sejalan dengan Presiden | merdeka.comPartai Demokrat menilai reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Demokrat harap reshuffle bukan untuk kepentingan sekelompok orang, apalagi sebagai menekan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.
Read more »