Arnod Sihite berharap Posko Pengaduan THR di Kementerian Ketenagakerjaan menjadi tempat pengaduan yang dapat diandalkan oleh rekan-rekan para pekerja buruh di seluruh Indonesia. pembayaranTHR
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat Percetakan Penerbitan dan Media Informasi SPSI Arnod Sihite meminta Pemerintah secara konsisten mengawasi pembayaran tunjangan hari raya dalam rangka Hari Raya Idulfitri kepada para pekerja buruh. Adanya Posko pengaduan THR dari Kementerian Ketenagakerjaan juga diharapkan menjadi tempat aduan yang dapat diandalkan karena ada langkah tindak lanjut yang jelas atas setiap aduan yang masuk.
“Bukan saja agar setiap pengaduan ditindaklanjuti tetapi juga bagaimana pemberian THR ini betul-betul harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Anggota LKS Tripartit nasional tersebut. Menurut dia, hal ini sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja buruh perusahaan, maka tidak ada pilihan lain bagi pengusaha selain dari pada melaksanakan ketentuan tersebut.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gugat SE Menaker Soal THR, KSPI Ingatkan Adanya Potensi GejolakKSPI meminta perusahaan tidak mengacu ke SE Menaker dalam pembayaran THR.
Read more »
DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS |Republika OnlineDPR minta pemerintah kaji ulang kenaikan iuran BPJS.
Read more »
MPR Minta Pemerintah Bantu Perusahaan Kesulitan Bayar THR | Republika OnlineKetua MPR meminta pemerintah bantu perusahaan yang kesulitas bayar THR.
Read more »
Perusahaan di Cianjur Tak Ada yang Ajukan Penangguhan Pembayaran THRDisnakertrans Cianjur memastikan buruh di Cianjur bakal mendapatkan THR tepat waktu. Sebab tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran THR.
Read more »
Ahli Sebut Pemerintah Naikkan Iuran BPJS sebagai Anomali Kebijakan, Tak Konsisten Satu dan Lainnya - Tribunnews.comTerkait iuran BPJS naik, ahli menyebutnya sebagai anomali kebijakan. Kebijakan ini dinilai tak konsisten dengan satu dan lainnya.
Read more »
Utang Luar Negeri Indonesia Capai 389,3 Miliar Dolar AS |Republika OnlinePenurunan ULN Pemerintah dipengaruhi arus modal keluar dan pembayaran SBN jatuh tempo
Read more »