Ali Zamroni menilai beragam kebijakan Menteri Nadiem harus dievaluasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni menilai kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat gaduh selama pandemi Covid-19. Khususnya, setelah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan PGRI tarik diri dari Program Organisasi Penggerak .
"Semestinya yang malu dan mengundurkan diri dari program ini yaitu Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation bukan NU Muhammadiyah dan PGRI," ujar Ali. Ia memang melihat, sejumlah kebijakan dari Nadiem menimbulkan perdebatan. "Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemendikbud RI harus di evaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan," ujar Ali.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud - Tribunnews.comKomisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Read more »
Komisi X DPR minta Nadiem buat peta kebutuhan pembelajaran jarak jauhKomisi X DPR meminta agar peta kebutuhan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat segera disusun sehingga kesulitan-kesulitan yang ada selama ini dapat dikurangi.
Read more »
Panggil Nadiem Setelah Reses, Komisi X Minta Kemendikbud Tak Bikin Kegaduhan Lagi - Tribunnews.comSyaiful meminta sebaiknya Kemendikbud fokus mengurusi perbaikan skema pembelajaran jarak jauh yang masih belum efektif.
Read more »
DPR Sebut Nadiem Harus Dievaluasi soal Organisasi PenggerakKomisi X DPR RI menilai Mendikbud Nadiem Makarim dan para pejabatnya harus dievaluasi terkait polemik Program Organisasi Penggerak.
Read more »
Program Nadiem 'Digoyang': Dari Wanti-wanti Cak Imin Hingga EvaluasiSetelah 'digoyang' sana-sini, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, akan mengevaluasi POP.
Read more »
Ali Zamroni DPR: Kebijakan Nadiem Bikin GaduhKemendikbud mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh yaitu Program Organisasi Penggerak yang dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Nadiem dinyatakan bahwa Full Pembiayaannya dibebankan pada APBN yang mencapai hampir Rp 600 miliar. DPRRI
Read more »