Anggota DPR kritisi besaran anggaran yang diberikan Menkeu dalam Rancangan Kebutuhan dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2021 yang dinilai berbeda dari kesepakatan.
Tangkapan layar anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah saat berbicara dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengkritisi besaran anggaran yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rancangan Kebutuhan dan Anggaran DPR RI Tahun 2021 masih di bawah usulan RKA yang disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI pada 5 Mei 2020. "Pada Rapat Paripurna 5 Mei 2020 yang lalu telah ditetapkan besaran usulan RKA untuk DPR RI sebesar Rp7,5 triliun. Tapi saya lihat, pada lampiran satu RUU yang disampaikan pemerintah, ini masih jauh, masih Rp5,4 triliun," kata Natakusuma dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan 2020-2021, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Sementara anggaran yang diusulkan untuk DPR RI dinilai merupakan anggaran mandatori, berupa gaji dan tunjangan dua satuan kerja di DPR RI, yakni Satker Anggota Dewan dan Satker Sekretariat Jenderal, tidak terpenuhi. "Gaji dan tunjangan itu totalnya dengan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran itu di atas pagu yang diberikan oleh pemerintah. Kalau ini masih di bawah, bagaimana kami bisa meningkatkan kinerja, bagaimana kami bisa melakukan pengawasan secara ketat, dan bagaimana kami membuat peraturan perundang-undangan yang bagus dan kuat, dan di antaranya adalah penganggaran," kata Natakusumah.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tjahjo Kumolo Sebar Link Film Ilegal, Komisi II DPR: Saring Sebelum SharingKomisi II DPR menilai seharusnya Tjahjo Kumolo kroscek link film ilegal itu sebelum membagikannya di media sosial. Layaknya istilah 'saring sebelum sharing'. TjahjoKumolo
Read more »
Anggota Komisi IX: Ayomi Rakyat, Pemerintah Harus Jadi Pemimpin Sejati di Masa PandemiPemerintah harus menjadi pengayom dan pembimbing rakyat untuk keluar dari masa krisis akibat pandemi Covid-19.
Read more »
Komisi X Tak Setuju Usulan Kemenhan Wajibkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa - Tribunnews.comProgram Bela Negara dapat diterapkan kepada mahasiswa melalui UKM, misalnya pada kegiatan Pramuka maupun Resimen Mahasiswa.
Read more »
Komisi IX Harap Obat Covid-19 Berkonstribusi Memulihkan |Republika OnlineDPR mendorong agar pemerintah segera memproduksi obat corona
Read more »
Alasan Jaksa Pinangki Dapat Bantuan Hukum dari Persatuan Jaksa'Kepada yang bersangkutan tetap diberikan haknya untuk didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Persatuan Jaksa Indonesia.'
Read more »
Rasa Bangga & Pujian Bang Saleh untuk Sukses UNAIR Racik Obat Covid-19Anggota Komisi Kesehatan DPR Saleh P Daulay mengharapkan obat Covid-19 racikan UNAIR berdampak signifikan pada upaya menekan jumlah kasus COvid-19. Covid-19
Read more »