Mulyanto khawatir selama Perpres kelembagaan BRIN belum diterbitkan akan menghambat kegiatan riset dan inovasi teknologi bangsa ini.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menagih janji Pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pembentukan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional . Pasalnya, Perpres ini dinilai menjadi dasar penataan lembaga riset dan inovasi di Indonesia, serta sebagai tindaklanjut dari amanat UUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IPTEK.
Melalui siaran persnya, Jumat , "Ini sudah lewat enam bulan sejak BRIN dibentuk, tapi Perpres belum ada. Akibatnya banyak pertanyaan dari kalangan peneliti yang merasa bingung dengan arah kebijakan Pemerintah terkait masalah riset dan inovasi ini," ujar Mulyanto. Kepada Pemerintah, Mulyanto menanyakan apakah seluruh lembaga riset Pemerintah termasuk Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berdiri berdasarkan undang-undang khusus, juga akan dilebur menjadi satu dalam BRIN? Bagaimana pula dengan badan litbang di kementerian teknis, apakah juga akan ikut dilebur ke dalam BRIN?
"Pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dijawab Pemerintah melalui Perpres BRIN. Jangan biarkan berlarut-larut," tambah politisi Fraksi PKS itu. Semestinya Pemerintah bertindak sesuai pakem yang ada, tidak menunda pembentukan kelembagaan BRIN. Penundaan ini sangat menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional, sambungnya.
Padahal sebelumnya Pemerintah berjanji akan menerbitkan Perpres ini di akhir tahun 2019, kemudian mundur menjadi akhir Maret 2020. Tapi hingga akhir semester 2020 ini Prepres yang dinanti tidak juga terbit. Mulyanto menilai Pemerintah tidak serius mengatur urusan riset dan inovasi ini. "Jangan sampai masyarakat khususnya para peneliti bertanya-tanya, ada apa ini? Ada tarik ulur kepentingan politik apa? Ini preseden buruk," tegasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Drakor Picu Tagihan Listrik Naik, Legislator: Tidak Masuk AkalAnggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah Paramitha Widya Kusuma, menyebut alasan PLN tidak masuk akal dan dibuat-buat.
Read more »
Angka Kematian COVID-19 Tertinggi di Asia Tenggara Harus Jadi AlarmAnggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pemerintah dan Gugus Tugas memperhatikan secara serius penanganan...
Read more »
Skema Dana Talangan untuk BUMN Tak Perlu DikhawatirkanYuyun Pringadi mengatakan belakangan ini kritik anggota DPR marak. Oleh sebab itu, kritikan yang di alamatkan ke BUMN patut direspons secara konstruktif.
Read more »
KKP Harus Berpihak pada Nelayan Kecil dan Konservasi LautAnggota DPR dari Fraksi PDI-P asal NTT Ansy Lema meminta KKP untuk berpihak pada nelayan kecil dalam mengeluarkan izin pemakaian alat tangkap cantrang.
Read more »
PKS Bantah Isue Komunisme dalam RUU HIP sebagai Upaya Pembodohan Terhadap PublikAnggota Fraksi PKS di DPR Teddy Setiadi menegaskan, isue komunisme yang kini santer mengemuka dalam draf Rancangan Undang-Undang...
Read more »
Demokrat Minta KPK Tak Ragu Tindak Tegas Penyimpangan Kartu PrakerjaAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto tidak heran dan sudah memprediksikan apa yang menjadi...
Read more »