Bila perlu, memanggil terlebih dahulu Bupati Jember Faida sebelum mengambil keputusan terkait dugaan malaadministrasi dan pelayanan publik yang dilakukan Bupati Jember.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah dari daerah pemilihan Jawa Timur Ahmad Nawardi mendukung penggunaan hak angket oleh DPRD Jember terhadap Bupati Faida. Sebab, menurut dia, bupati sudah melanggar Undang-Undang.
"Saya kira hak angket yang dilayangkan oleh DPRD itu sudah selayaknya, saya juga harap Kementerian Dalam Negeri dan DPD dapat menengahi dan menelaah lebih dalam untuk mencari solusi. Karena saya khawatir konflik ini bisa menggangu pelaksanaan pemilihan kepala daerah .Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD Sylviana Murni berjanji akan mencari jalan keluar yang obyektif dengan meminta Kemendagri bertindak sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku.
"Ini sesuai tugas dan kewenangan kami, BAP DPD RI yang ditugaskan Ketua DPD RI untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Bila perlu kami juga akan mengundang Bupati Jember. Jadi bukan hanya Kemendagri yang mengundang. Hal ini perlu dilakukan karena kami harus objektif dalam menjalankan tugas secara kelembagaan. Sehingga didapatkan keputusan yang diambil atas dasar informasi yang komprehensif,” pungkas Sylviana dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jember telah mengetok lima poin hasil panitia angket.
Panitia angket menyimpulkan itu atas lima permasalahan, yakni kebijakan yang mengakibatkan Pemkab Jember tidak memperoleh kuota formasi CPNS 2019, kebijakan mutasi ASN di lingkungan Pemkab Jember yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan UU, penerbitan dan pengundangan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi 30 OPD Pemkab Jember pada 3 Januari 2019 yang diduga melanggar peraturan pemerintah, kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang diduga...
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Konflik Bupati-DPRD Jember, Mendagri Tunggu Keputusan Gubernur KhofifahMenteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur sebelum mengambil sikap atas konflik Bupati Jember Faida dengan DPRD Kabupaten Jember yang berlarut-larut.
Read more »
Konflik Bupati-DPRD Jember, Tito tunggu keputusan Gubernur JatimMenurut Mendagri, persoalan Kabupaten Jember sebenarnya adalah terkait dengan komunikasi antara kepala daerah dan DPRD sehingga mekanisme check and balance tidak berjalan.
Read more »
Mendagri Tunggu Gubenur Jatim Selesaikan Konflik di Jember |Republika OnlineKonflik antara Bupati dan DPRD Jember berujung pada hak angket
Read more »
Bupati Abdul Gafur Mas'ud bantah beli Pulau MalemberBupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) membantah pemberitaan yang menyebutkan dirinya telah membeli Pulau ...
Read more »
OTG Semakin Banyak, Bupati Banyumas Minta Warga Waspada |Republika OnlineDua dari empat kasus baru positif Covid di Banyumas adalah orang tanpa gejala (OTG).
Read more »