RUU PKS disebut lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban terutama anak dan kaum perempuan dari tindakan kekerasan. RUUPKS
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak, Amelia Anggraini memastikan rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual tidak membawa paham dan kepentingan liberal. Ini disampaikannya menyusul banyaknya isu yang menyebut RUU PKS hanya melegalkan dominasi kaum perempuan dan campur tangan negara pada wilayah domestik.
Seperti diberitakan sebelumnya, Bbrdasarkan catahu 2020 Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah KDRT/RP yang mencapai angka 75 persen atau sebanyak 11.105 kasus. Sementara untuk ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit di antaranya mengalami kekerasan seksual.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Percuma Desak, RUU PKS Tergantung Komitmen DPR dan PemerintahMasyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021
Read more »
Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS DisahkanSatu barang bukti tak cukup untuk memproses kasus ini. Guntur dan tim gereja harus kembali mencari alat bukti lain. Pengakuan dari korban begitu...
Read more »
NasDem: RUU PKS Penting karena Berikan Hak Perlindungan HukumURGENSI RUU P-KS untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.
Read more »
PKS Sebut Raffi Ahmad Hanya Ramaikan Kampanye Putri Ma'rufPKS berharap kadernya bisa mendampingi putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, dalam Pilkada Tangsel 2020. Sementara Raffi Ahmad hanya meramaikan saja.
Read more »
BPIP Perlu Direvitalisasi untuk Tingkatkan Nasionalisme lewat RUU PIPPancasila sebagai dasar ideologi negara dinilai final. Namun, tujuan Pancasila mewujudkan negara merdeka, bersatu, adil...
Read more »
Buruh Yogya: RUU Ciptaker Lebih Buruk dari Zaman KolonialSejumlah elemen buruh Yogyakarta akan bergabung dalam aksi bersama tolak RUU Ciptaker pada 16 Juli 2020.
Read more »