Alasan penolakan disahkannya Perpres itu lantaran bertentangan dengan UU di atasnya, seperti UU TNI dan UU Anti Terorisme.
Liputan6.com, Jakarta - Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Satu di antaranya Dosen FISIP UI Nur Iman Subono. Ia menilai, pemerintah seharusnya fokus dalam penanganan Covid 19.
"Salah satu hal yang bertentangan itu di antaranya menuurut UU TNI Pasal 7 ayat 2, pelibatan TNI untuk operasi militer selain perang salah satunya atasi aksi terorisme baru dapat dilakukan kalau sudah ada keputusan politik negara," papar Nur Iman. Seperti halnya tokoh yang menolak Perpres tersebut, dirinya menilai bila aturan tersebut melenggang bebas dan diberlakukan, pengaturan kewenangan TNI yang terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice sistem, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi.
Para tokoh yang menandatangani petisi tegasnya, sepakat mendesak parlemen untuk meminta pemerintah memperbaiki draft peraturan presiden karena secara substansi memiliki banyak permasalahan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Korea Utara Dukung Cina Terapkan UU Keamanan Nasional Hong KongPemerintah Korea Utara konsisten memberikan dukungan ke Pemerintah Cina terkait hal-hal yang berkaitan dengan isu pemerintahan Hong Kong
Read more »
RCTI Gugat soal Netflix Cs, DPR Kebut Revisi UU PenyiaranAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muhammad Farhan, menyatakan pihaknya menggodok Revisi UU Penyiaran agar bisa rampung pada tahun ini.
Read more »
Terjerat Kasus Ujaran Kebencian, Ruslan Buton Dijerat UU ITEKabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan menjelaskan Ruslan ditangkap di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba...
Read more »
Komisi I Inginkan Revisi Menyeluruh terhadap UU PenyiaranRCTI dan I-News mengajukan uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi...
Read more »
Pelantikan PAW Dirut TVRI Dinilai Melanggar UU MD3Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari
Read more »
Pelantikan Dirut PAW TVRI Dinilai Langgar UU MD3 |Republika OnlineKekisruhan di TVRI diharap tidak mengganggu kinerja dan operasionalnya.
Read more »