Ina menilai, tren ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengurangi impor dan mengarahkan agar UMKM menjadi pemasok bahan baku bagi industri yang lebih besar.
Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Universitas Padjadjaran Ina Primiana mengatakan, di antara persoalan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah tidak adanya kesempatan untuk berkembang atau naik kelas. Ina mengatakan, selama kesempatan ini tidak dibuka, kondisi UMKM akan tetap sama.
"Sejak 12 tahun lalu saat lahir UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, persoalan yang dihadapi UMKM masih sama dan belum terselesaikan. Jadi, sejauh mana ketajaman RUU Cipta Kerja ini nanti bisa melihat dan menyelesaikan persoalan UMKM," kata Ina, Rabu .Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini mengatakan, ada tren deglobalisasi melanda dunia. Dia mencatat, sejak tahun 2008 hingga 2018 perkembangan globalisasi stagnan di angka 55% hingga 60%.
Karenanya, Ina mendorong agar [RUU Cipta Kerja] tidak lagi mengatur hal normatif. Namun, mengatur hal konkret terkait rencana aksi pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. "Yang urgent bagaimana 90% dari sektor informal itu bisa tumbuh, berkembang dan naik kelas. Sudah banyak UU yang lalu terbukti tidak mampu selesaikan persoalan UMKM. Fokus RUU Cipta Kerja ke sana saja. Jadi tidak lagi mengatur hal normatif," ucap Ina.
2 dari 2 halamanSaksikan video pilihan di bawah ini:Pemerintah menyerahkan surat presiden dan naskah akademik Omnibus Law RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung naskah itu dari 6 menteri yang datang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Begini Strategi Pemerintah Dorong UMKM Go OnlinePemerintah menargetkan 2 juta pelaku UMKM menggunakan platform digital dan mendorong masyarakat Indonesia membeli produk buatan bangsa sendiri.
Read more »
New Normal, BI Dorong UMKM Pakai QRISGubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pandemi Covid-19 bukan menjadi alasan bagi pelaku UMKM untuk menjadi lemah.
Read more »
BKPM dan Kemenkop UKM Sinergi Dorong UMKM'BKPM siap bantu Kemenkop UKM untuk memudahkan UMKM agar tetap hidup. Kami memiliki data proyek-proyek investasi di OSS yang dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM.”
Read more »
Jambi Dorong UMKM Mulai Berbisnis DigitalSaat ini, seluruh UMKM di Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Jambi harus sudah memulai merambah platform digital, dalam hal ini bisnis online.
Read more »
Rekomendasi Policy Center ILUNI UI Tentang Kebijakan Pemerintah untuk UMKMPada tanggal 20 Juni 2020, Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Policy Center ILUNI UI), kembali mengeluarkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. IluniUI
Read more »
Anies Diminta Hapus Pajak PJU untuk UMKM, dan Layanan SosialFRAKSI PSI DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI menghapus pajak penerangan jalan umum (PJU) bagi masyarakat kelas bawah, UMKM dan pelayanan sosial.
Read more »