Achsanul BPK: Anggaran Penanganan Covid-19 Akan Menguras APBN

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi menilai anggaran negara untuk penanganan pandemi Covid-19 sangat fantastis dan akan menguras APBN. BPK

jpnn.com, JAKARTA - Hal ini disampaikan Achsanul lewat cuitannya di Twitter, Minggu malam . "Anggaran penanganan Pandemi ini memang fantastis, mencapai Rp 677 Trilyun. Belum lagi untuk PEN Rp 153,4 T," tulis @AchsanulQosasi.

Baca Juga: Menurut Achsanul, di dalam anggaran itu juga termasuk insentif untuk dunia usaha dan UMKM sebesar Rp 245 T, Bansos Rp 203 T, Bidang Kesehatan sebesar Rp 87,5 T."Ini akan menguras APBN kita," sambung mantan politikus Senayan ini. Saat dikonfirmasi jpnn.com, pria kelahiran Sumenep, Madura, Jawa Timur ini membenarkan cuitannya tersebut. Bahkan, katanya, pandemi ini diperkirakan masih akan berdampak pada APBN 2021.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jpnncom /  🏆 25. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bengkulu Temukan Kasus 3 Positif Virus Corona Setelah Hampir 2 Pekan NihilGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bengkulu mengumumkan tiga kasus baru orang yang terinfeksi virus corona.
Read more »

Unhas Beri Sejumlah Rekomendasi Penanganan Covid-19 |Republika OnlinePara pakar Universitas Hasanuddin memberikan sejumlah rekomendasi penanganan Covid-19
Read more »

Reisa: Adaptasi Normal Baru Harus Diikuti Kondisi Wilayah |Republika OnlineGugas Penanganan Covid-19 mengatakan adaptasi normal baru harus ikuti kondisi wilayah
Read more »

Jumlah Positif Bertambah, 5 Provinsi Ini Sumbang Kasus Corona Baru TerbanyakGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau virus Corona mengungkapkan, bahwa jumlah pasien yang terkonfirmasi positif...
Read more »

[KLARIFIKASI] Indonesia Tidak Terapkan Herd ImmunityGugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak menerapkan herd immunity.
Read more »

Penyandang Disabilitas Anak Perlu Perhatian KhususProtokol perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas dalam situasi pandemi covid-19 telah disetujui dan diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19.
Read more »